Palangka Raya – April 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Yunardi, S.H., M.H. turut menyambut secara langsung kedatangan rombongan Komisi III DPR RI di Bandara VIP Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya, dalam rangka kunjungan kerja di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
Kegiatan penyambutan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Nurcahyo Jungkung Madyo, S.H., M.H. dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Dr. Arip Zahrulyani, S.H., M.H. beserta jajaran pejabat Kejati Kalteng, Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, S.I.Kom serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Palangka Raya. Kehadiran para pimpinan instansi ini mencerminkan sinergi dan soliditas antar lembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, khususnya di bidang penegakan hukum dan pelayanan publik.
Kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum di daerah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyerap aspirasi, masukan, serta berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung upaya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas, serta senantiasa bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah.
Suasana penyambutan berlangsung dengan penuh kehangatan, tertib, dan lancar, mencerminkan kesiapan serta kekompakan seluruh unsur yang terlibat dalam menyukseskan rangkaian kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Kalimantan Tengah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin hubungan kerja yang semakin erat antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum di daerah, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penegakan hukum, pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.